Sidak Jalan Terus, Komisi IV DPRD Blitar Sibuk Siapkan Payung Hukum RSUD Srengat

Sidak Jalan Terus, Komisi IV DPRD Blitar Sibuk Siapkan Payung Hukum RSUD Srengat
RAPAT RSUD SRENGAT: Susana pertemuan antara Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar dan jajaran Dinas Kesehatan, Selasa (22/01/2019) siang. FOTO: PETAPORTAL/ALIVIA

BLITAR | PETAPORTAL-DPRD Kabupaten Blitar hari-hari ini sibuk melakukan pengawasan proses pembangunan RSUD Srengat. Hal ini dilakukan agar RSUD bertipe C yang dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar milik Pemkab Blitar dengan menyedot APBD Rp 145 miliar itu bisa mengejar target rampung akhir November 2019 mendatang.

Setelah Komisi III melakukan sidak tentang kualitas bangunan, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar sebagai leading sektor Dinas Kesehatan (Dinkes) juga melakukan pengawasan langsung dari sisi payung hukumnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Lutfi Aziz, mengingatkan karena RSUD ini ditargetkan bisa beroperasi tahun 2020 maka pihaknya berharap segera dibuatkan payung hukum berupa peraturan daerah (perda) untuk mengatur pengelolaannya.

"Mumpung ini kan masih awal proses pembangunannya, jadi saya harapkan bisa segera dibentuk perdanya. Sebab kan tahun 2020 rencana rumah sakit ini bakal operasional," kata Lutfi saat menggelar pertemuan dengan jajaran Dinkes Pemkab Blitar dan kontraktor pelaksana pembangunan proyek RSUD Srengat, di gedung DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (22/01/2019) siang.

Untuk mempercepat proses pembuatan perda tersebut, dia mengaku sudah melakukan rapat bersama Bagian Hukum Pemkab Blitar dan badan pembentuk perda (Bapemperda) DPRD. Hanya saja, dalam rapat tersebut ada satu perbedaan pendapat bahwa pendirian rumah sakit cukup dengan peraturan bupati (perbup).

Tetapi setelah konsultasi lagi dengan Kememkumham, ternyata untuk pendirian rumah sakit membutuhkan perda. Karena dianggap penting dan mendesak maka raperda RSUD Srengat itu akan diusulkan dengan mekanisme kumulatif terbuka. Sementara isinya nanti meliputi nama rumah sakit dan jenis layanan yang akan diberikan. Untuk struktur organisasinya cukup dibuatkan perbup.

"Jadi, ini masih ada waktu untuk membentuk perda itu. Jika semua pihak sudah sepakat nanti bisa secepatnya untuk dibahas. Mengingat ini sangat urgen nanti (perda) akan kita masukkan dengan mekanisme kumulatif terbuka," tandas Lutfi.

Sementara Kepala Dinkes Pemkab Blitar, Kuspardani, mengakui usulan raperda RSUD Srengat memang tidak masuk pada program pembentukan perda sehingga pihaknya hanya membuat nota dinas kepada Bupati Blitar Rijanto. Namun demikian, sambung dia, nantinya akan segera ada pembahasan khusus untuk usulan raperda ini.

"Soal waktunya nanti akan disesuaikan dengan masuknya surat bupati kepada DPRD Kabupaten Blitar. Sekarang kita sedang membuat nota dinas perda ini untuk segera kita sampaikan kepada Bapak Bupati. Karena pada tahun 2019 ini (raperda RSUD Srengat) tidak masuk pada propemperda," ujar Kuspardani. []

Bagikan melalui: